ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendukung program anggaran untuk memperkuat proses yang akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Seperti, pusat logistik regional, pusat kesiap-siagaan penanggulangan bencana dan pusat komando krisis darurat bencana. Selly sangat mengapresiasi jika pusat-pusat logistik itu bisa sesegera mungkin dilaksanakan. Mengingat, pusat-pusat logistik tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Kita membutuhkan pusat-pusat logistik, seperti yang terjadi kemarin akibat pandemi Covid-19 kemudian tsunami maupun gempa bumi kita merasakan sulitnya kita untuk melakukan penyampaian logistik ke daerah,” ujar Selly dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajaran, yang digelar secara fisik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta dan virtual, Selasa (23/6).
Namun demikian, politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan apabila program pusat-pusat logistik itu berjalan maka kedepannya yang harus dipersiapkan oleh BNPB adalah terkait dengan bufferstock logistik yang harus dipergunakan di masing-masing daerah.
Karena, setiap daerah memiliki karakteristik kerawanan bencana yang berbeda-beda. Termasuk, demografi masyarakat yang sangat berbeda. Maka, ia mengusulkan pusat-pusat logistik harus dipenuhi dengan kebutuhan logistik yang berbeda-beda pula.
Lebih lanjut, Selly meminta BNPB belajar dari kasus pandemi Covid-19 dimana terjadi kegagapan saat berbicara logistik di luar kebutuhan pangan. Selly mengungkapkan, pada saat terjadi bencana non-alam seperi, seolah terjadi kegagapan pada saat berbicara mengenai logisitik Alat Pelindung Diri (APD) dan masker.
“Maka, ini pun yang harus menjadi catatan oleh BNPB bahwa logistic yang dimaksud disini bukan hanya logistik keperluan pangan saja. Tetapi, juga logistik yang menyangkut dengan non-alam,” tandasnya.
Di sisi lain, terkait dengan dukungan manajemen sebesar Rp 238 miliar, Selly meminta, program tersebut diperkuat oleh BNPB karena adanya tambahan untuk pagu inspektorat dan tambahan unit kerja.
Jika memungkinkan, tuturnya, ia meminta kepada BNPB agar ada dukungan manajemen variabel sumber daya manusia dan tata kelola hubungan antar kelembagaan BNPB dengan BPPD.
“Sebab posisi BPPD di daerah juga tak kalah mulia terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini mereka harus bekerja hampir 24 jam dan bahkan tidak pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi, memang masih banyak dibutuhkan SDM yang tanggap dan kompeten yang memang siap menangani masalah kebencanaan. Ini menjadi catatan saya bahwa dalam dukungan manajemen ini bukan hanya untuk d BNPB tetapi bagaimana BPPD di daerah pun bisa dimaksimalkan,” tegas mantan Wakil Bupati Cirebon itu.
