ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim kinerja laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami lonjakan signifikan dalam satu tahun terakhir. Ia menyebut total laba BUMN meningkat empat kali lipat dibandingkan capaian sebelumnya.
Menurut Prabowo, laba BUMN yang pada 2024 tercatat sebesar Rp89 triliun kini melonjak menjadi Rp332 triliun. Data tersebut, kata dia, merujuk pada catatan BPI Danantara.
“BUMN yang selama sekian tahun tidak pernah untung, dalam satu tahun pemerintahan kita hasil BUMN naik empat kali lipat. Dari Rp89 triliun tahun 2024, naik empat kali. Dan ini akan naik terus,” kata Prabowo dalam acara Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres, Jakarta Barat, Jumat (13/2).
Presiden menegaskan peningkatan laba BUMN menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia optimistis tren positif tersebut akan berlanjut seiring pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan pelat merah.
“Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik. Hanya itu yang kita inginkan. Dan kita akan buktikan. Ekonomi kita akan bangkit,” ujarnya.
Selain menyoroti kinerja BUMN, Prabowo juga menyinggung sejumlah indikator ekonomi makro yang menurutnya menunjukkan perbaikan. Ia menyebut konsumsi rumah tangga berada pada level tinggi serta penerimaan pajak mencatatkan kenaikan.
“Mereka selalu jelek-jelekin prestasi kita sendiri. Konsumsi rumah tangga tertinggi, enggak ada yang komentar baik. Penerimaan pajak bulan ini konon kabarnya naik, tertinggi selama berapa tahun,” kata dia.
Prabowo menilai peningkatan kinerja BUMN tidak terlepas dari faktor kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Ia menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hanya dengan manajemen yang baik, hanya dengan kepemimpinan yang baik, hanya dengan semangat tidak mau mencuri dari rakyat dan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan seluruh lembaga negara, terutama institusi yang mengelola keuangan publik, agar menjaga akuntabilitas serta menghindari praktik yang berpotensi merugikan negara. []
