ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diperbaiki secara menyeluruh.
Kepala Negara bahkan telah memerintahkan untuk melakukan perombakan total terhadap seluruh perusahaan pelat merah yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.
“Saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, perombakan total maupun manajemen yang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019).
Jumlah BUMN saat ini sebanyak 142 perusahaan namun sayangnya banyak sekali yang tidak produktif bahkan berujung kepada kerugian meski telah mendapat ‘suntikan’ dari pemerintah.
“Semua aset yang dimiliki BUMN yang jumlahnya triliunan rupiah harus produktif. Jangan sampai ada yang tidak produktif,” pinta Presiden.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan perombakan direksi maupun komisaris di sejumlah BUMN. Sejumlah nama telah diangkat menjadi petinggi di beberapa perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina, PT Inalum Bank Tabungan Negara dan lainnya.
Erick Thohir telah melakukan penyegaran dan perampingan birokrasi di Kementerian BUMN dan akan segera menetapkan 5 pejabat Eselon I dalam waktu dekat yang terdiri dari 3 Deputi, Sesmen dan Irjen Kementerian BUMN.
Sesmen dan seluruh Deputi yang selama ini berada di Kementerian BUMN mendapat tugas baru sebagai petinggi di sejumlah BUMN PT Pelindo II, PT Angkasa Pura II, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Pegadaian, PT Barata dan PT Danareksa.
Erick Thohir selanjutnya memangkas jumlah Deputi dari 7 menjadi 3. Semua urusan bisnis BUMN akan ditangani oleh dua Wakil Menteri (Wamen). Sedangkan Deputi mengurusi persoalan administrasi dan Irjen akan melaksanakan pengawasan di internal Kementerian BUMN.