ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa industri strategis pertahanan harus dipasarkan di dalam negeri terlebih dahulu dan jika ada sisa baru kemudian diekspor ke luar negeri.
“Ya seperti PT PAL ini sudah mengekspor ke beberapa negara, saya kira itu sudah bagus tetapi kita sendiri dulu, kita, pasar kita, kita penuhi,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1).
Jokowi mencontohkan misalnya PT Pindad harus memenuhi pasar dalam negeri soal peluru, lalu PT PAL terakit kapal-kapal, kebutuhan dalam negeri semua harus dipenuhi dulu, baru setelah itu keluar untuk ekspor.
Ia menjelaskan bahwa dalam ratas yang telah berlangsung, alasan dan keinginan untuk mengembangkan industri strategis pertahanan adalah agar Indonesia ke depan memiliki sebuah kemandirian.
“Sehingga tadi secara detail dibahas mengenai BUMN mana yang terlebih dahulu ingin kita dorong untuk maju dan nanti pada berikutnya BUMN yang kedua, yang ketiga dan seterusnya,” ujarnya.
Hal lain yang dibahas, menurut Jokowi, berkaitan dengan pembelian alutsista, bahwa industri strategis pertahanan ini harus diberikan prioritas terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan dari Kementerian-Kementerian yang lain.
“Yang misalnya ingin membeli kapal misalnya, berikan pada PT PAL, baik itu dari Kementerian Pertahanan, baik itu dari Polri, Pol Air misalnya, baik itu Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, beli semuanya dari PT PAL,” jelasnya.
Dengan pesanan itu, Presiden berharap bukan hanya pesanan untuk 5 tahun tetapi untuk 15 tahun itu sudah harus dipastikan ada.
“Sehingga ada konsistensi kita dalam perencanaan, dalam pelaksanaan untuk membesarkan industri strategis pertahanan kita, arahnya ke sana,” imbuhnya.
