ASPEK.ID, JAKARTA – Pembentukan superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai belum mendesak karena membutuhkan perombakan luar biasa.
Hal itu dikatakan oleh Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan saat sebuah diskusi yang digelar secara daring di Jakarta.
Disebutkan juga Dahlan Iskan, perombakan luar biasa yang dimaksud yakni mulai dari bentuk hingga kultur BUMN dan campur tangan politik yang sangat rumit.
“Menurut pendapat saya, superholding BUMN belum mendesak,” ujar Dahlan Iskan sebagaimana dilansir dari laman Antara di Jakarta, Selasa (29/9)..
Dahlan Iskan juga mengingatkan bahwa sekedar membentuk saja tidak cukup.
“Ini tidak bisa masalah teknis di internal Kementerian BUMN, juga tidak bisa bahkan tingkat Presiden saja melainkan harus melibatkan DPR,” katanya.
Dahlan Iskan yang pernah menjadi Dirut PT PLN ini meminta semua pihak untuk melihat kembali bukti bahwa tidak semua negara bisa berhasil meniru langkah Temasek Singapura dalam membentuk superholding.
Buktinya, Malaysia menjadi contoh bagaimana sebuah negara yang menemui kegagalan saat hendak meniru Temasek.
“Bukan main orang asyiknya kalau membicarakan Temasek, seolah-olah semua akan beres kalau kita seperti Temasek,” kata Dahlan Iskan.
Sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN sedang fokus memperbaiki rantai pasokan di Indonesia melalui klasterisasi dan subholding sebelum memikirkan ide superholding BUMN.
“Kita jangan buru-buru mau superholding, itu ide besar memang. Tapi kita lihat dulu apakah ini efektif gak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri. Jadi masih jauh pemikiran mengenai superholding,” ujar Arya Sinulingga menanggapi komentar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pembentukan superholding BUMN.
