• Latest
  • Trending
DPR Minta Kejagung Serius Tangani Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp22 T

RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas, Ini Jenis Kekayaan yang Bisa Disita

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Untuk Uang Saku Peserta Magang 2027 Disiapkan Rp 5,68 Triliun

Bank Emas Mau Berdiri, Ini Analisa Pengamat

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

Jokowi: Ada Operasi Politik di Balik Isu Ijazahnya dan Gibran

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Forbes Umumkan 10 Orang Terkaya di Dunia 2026

Elon Musk Akui Bodoh Habiskan Rp 9 T Bantu Partai Republik

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

BI: Himbara Akan Jadi Bank Kliring Renminbi pada 2027

Rupiah Bangkit di Tengah Gejolak Global, BI Ungkap Kuncinya

BI-Rate Sudah 6 Persen, Namun Rupiah Ambruk ke Rp18.264

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

7 Jurus OJK Agar Gaji Tidak Numpang Lewat

Belanja di Singapura Bisa Pakai QRIS

BI Akan Uji Coba QRIS Cross Border di Hongkong

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas, Ini Jenis Kekayaan yang Bisa Disita

by Muhammad Fadhil
Januari 15, 2026
in BERITA TERBARU, HUKUM
DPR Minta Kejagung Serius Tangani Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Rp22 T

Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. [Foto: dpr.go.id]

Komisi III DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Kamis (15/1). Pembahasan dimulai dengan penyusunan naskah akademik RUU tersebut.

“Dalam proses pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana ini kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati saat membuka rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Dalam naskah akademik tersebut, sejumlah perkara bakal dibahas. Mulai dari metode, kriteria, hingga jenis-jenis aset yang bakal dirampas.

BacaJuga

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

Arif Budiman Jadi Dirut PTPN I

ESDM Tetapkan 42 Komoditas Mineral Kritis

Google Tak Sebut Siapa yang Bayar 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup

Alasan Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Secara terperinci, jenis-jenis aset yang bakal dirampas dalam RUU itu, yakni aset yang diduga dipakai sebagai sarana melakukan tindak pidana. Kemudian, aset hasil tindak pidana serta aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

“Intinya kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku dengan pidana penjara tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut,” kata Sari.

Nantinya, aset tersebut bakal dirampas dengan model conviction based forfeiture dan nonconviction based forfeiture. Conviction based forfeiture, adalah perampasan aset dilakukan seusai adanya putusan pidana yang telah inkrah terhadap pelaku.

Sementara nonconviction based forfeiture, adalah model perampasan aset yang dilakukan meski pelaku tidak atau belum diproses pidana, dengan syarat dan kriteria tertentu. []

Komentar
Share19Tweet12SendShareShare3Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

  ASPEK.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor...

Gibran Apresiasi Karya Mahasiswa Rompi Anti Tantrum

Habiburokhman: Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Jam 11 Siang 12 November

ASPEK.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran...

Luhut Minta BPJS Percepat Pembayaran Klaim Perawatan Pasien Covid-19

DPR Tolak Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi: Melemahkan Pemberantasan Korupsi

  ASPEK.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menolak usulan penghapusan unsur kerugian keuangan negara dalam definisi...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In