ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta untuk tegas dalam mengevaluasi BUMN beserta seluruh anak usahanya yang mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Kami ingin efektivitas PMN dalam meningkatkan kinerja BUMN benar-benar diperhatikan. PMN dalam lima tahun terakhir ada kisaran Rp130 triliun,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dilansir laman Antara di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Mufti Anam mencontohkan PMN untuk PTPN Group beserta sejumlah anak usahanya yang mencapai Rp3,5 triliun sejak 2015.
“Bagaimana kinerjanya setelah dapat PMN? Lompatan kinerjanya belum terasa. Kalau memang biasa-biasa saja, perlu ada mekanisme reward and punishment yang jelas. Dan ke depan harus dibikin kontrak, setelah PMN kalau kinerja tidak berkembang, evaluasi direksinya,” katanya.
Mufti juga menyarankan agar pemerintah ke depan dalam menyalurkan PMN membuat skema bisnis secara lebih matang.
Dia mencontohkan pengembangan bioetanol di lingkungan PTPN yang memanfaatkan produk turunan tebu. Pendirian pabriknya didanai PMN demi tujuan mengurangi impor BBM, tapi kemudian kesulitan mendapatkan pasar karena alotnya negosiasi dengan Pertamina.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti penyerapan dana PMN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2015-2018 total alokasi dana PMN sebesar Rp130,3 triliun. Sementara realisasi penyerapan hanya mencapai Rp117 triliun.
Menurutnya, ada dana PMN yang belum terserap lumayan besar, termasuk di BUMN sektor pangan yang sebenarnya ditugaskan untuk memacu produktivitas komoditas pertanian serta menyejahterakan petani rakyat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 18,7 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kinerja pembangunan.
“PMN ini akan disertakan dalam bentuk tunai dan non-tunai,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2019).
Penyertaan Modal Negara (PMN) itu dikatakan Sri Mulyani akan diperuntukkan bagi 7 BUMN dan satu penugasan khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.
