ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi VI DPR RI menyetujui rencana Pemerintah untuk mengucurkan dana sebesar Rp 151,10 triliun dan untuk disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Kucuran dana tersebut ditujukan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diberikan dalam tiga skema.
Tiga skema tersebut adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 23,65 triliun, pencairan utang sebesar Rp 115,95 triliun, serta dana pinjaman sebesar Rp 11,5 triliun.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
“Kami berharap kondisi ini dapat dimanfaatkan betul oleh para BUMN termasuk bisa menjaga dan maintenance infrastruktur, serta menjaga kondusifitas perusahaan. Jangan sampai terjadi kendala, karena situasi penanganan covid ini sangat membutuhkan berbagai instrument korporasi yang ada di lingkungan BUMN,” ujar Aria.
Dalam persetujuan skema PMN, Aria menekankan bahwa BUMN yang mendapat persetujuan harus mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
“Penggunaan Penyertaan Modal Negara yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa, agar mengutamakan produk-produk dan penyedia jasa dalam negeri,” terang politisi PDI-Perjuangan tersebut.
BUMN yang mendapat persetujuan PMN antara lain adalah PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun dengan tujuan pembiayaan jalan tol Trans Sumatera.
Lalu PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1,5 triliun dalam rangka menjaga keberlangsungan program Mekaar khusus kelompok wanita pra-sejahtera.
Kemudian ada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Selanjutnya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 6 triliun guna meningkatkan kapasitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penguatan modal pada PT Askrindo (UMKM dan KUR) dan PT Jamkrindo.
Ada juga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp 4 triliun yang akan digunakan untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan, serta lebih memperhatikan untuk revitalisasi on farm dan off farm pabrik gula nasional.
Perum Pembangunan Perumahan Nasional juga mendapat anggaran sebesar Rp 650 miliar untuk membantu likuiditas perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan.
Terakhir, ada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mendapat sebesar Rp 3,5 triliun yang akan digunakan untuk mendanai biaya operasional.
