ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa orang-orang yang diangkat sebagai petinggi di BUMN, harus mundur dari jabatannya di partai politik.
“Semua yang terlibat di BUMN, apakah komisaris dan direksi harus bebas (dari politik). Orang partai harus mengundurkan diri, staf khusus BUMN juga sudah melakukan itu,” kata Erick kepada wartawan dilansir laman Antara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Selain itu, Erick juga mengaku akan merombak kepemimpinan di seluruh perusahaan milik Negara atau BUMN.
“Perlu figur-figur yang bagus untuk membantu di masing-masing unit BUMN. Tidak mungkin menteri dan wamen mengawasi kegiatan masing-masing BUMN setiap hari. Makanya kita perlu banyak figur yang bagus, nanti Senin (pekan depan) ada lagi, Kamis depan ada lagi, ya kan yang penting bagus,” kata Erick.
Terkait kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut-sebut akan menjadi petinggi salah satu BUMN meski berstatus mantan narapidana, Erick mengatakan sudah ada tim ahli yang meneliti hal tersebut.
“Sudah ada ahli-ahlinya, tanya ahlinya saja. Kalau kita kan korporasi, kita percaya good corporare governance dan beliau punya kontribusi. Pak Sandiaga Uno saja sudah mengatakan hal yang positif (mengenai rencana pengangkatan Ahok),” tambah Erick.
Erick pun kembali mengatakan bahwa banyak BUMN yang saat ini membutuhkan figur mumpuni untuk memimpin.
“Figur-figur yang positif untuk membantu dibutuhkan, kita jangan hanya fokus ke Pak Ahok, ada dua wakil menteri, nanti komut-komut (komisaris utama) yang lain nanti akan kita kenalkan,” imbuh dia.