ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian BUMN mengatakan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) perlu melalui beberapa tahapan ‘penyehatan’ secara keseluruhan dalam rangka memberikan kepercayaan kembali kepada para pemegang polis.
“Saya melihat tahapan-tahapan ini harus kita lalui agar kita bisa mencapai sesuai yang kita harapkan untuk menyehatkan Jiwasraya secara keseluruhan dan memberikan kepercayaan kepada para pemegang polis, untuk bisa kita kembalikan,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo dilansir Antara beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan bahwa sinergi Jiwasraya dengan BUMN Karya merupakan bagian dari tahapan-tahapan untuk menyehatkan BUMN asuransi tersebut.
“Ini sudah berjalan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan termasuk sinergi dengan BUMN karya sudah berjalan seperti pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra dan terdapat beberapa tahapan berikutnya,” katanya.
Sementara itu, Komisi XI DPR menjamin bahwa pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah.
Menanti Kesaktian Erick Thohir
Seperti diketahui, BUMN ini masih terus menghadapi masalah keuangan karena perusahaan tak mampu membayar premi hingga Rp 802 miliar. Tunggakan premi itu berasal dari produk saving plan yang dikeluarkan perusahaan pada 2013. Ada permasalahan dari penempatan dana produk tersebut di portofolio investasi.
“Pemerintah akan membantu supaya kasus ini bisa diselesaikan. Komisi XI DPR akan memantau dan mengikuti terus proses ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dilansir Antara di Jakarta, Jum’at (8/11/2019).
Untuk itu, Dito mengimbau agar nasabah maupun masyarakat bersikap tenang dan tidak menyebarkan isu-isu yang dapat meresahkan situasi yang saat ini terbilang kondusif.
“Namun, karena ini prosesnya memakan waktu, jadi memang perlu melalui suatu proses yang sudah maupun akan dijalankan,” jelas Dito yang juga politisi Golkar ini.
Selain itu, Dito juga menyampaikan bahwa hal tersebut terkait rapat dengar pendapat dengan Jiwasraya dan Bumiputera. Dito tak ingin menyampaikan hasil rapat secara rinci, mengingat rapat digelar secara tertutup. Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu digelar pada Kamis (7/11) di Gedung DPR RI di Jakarta.
